JAKARTA|| Radarpost.id
Kiprah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam menuntaskan sejumlah persoalan strategis bangsa yang dinilai turut mengangkat citra Dewan Perwakilan Rakyat di mata publik. Chairman Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika, menilai gaya kerja Dasco yang proaktif dan berorientasi pada hasil nyata telah menghadirkan wajah baru DPR sebagai lembaga yang responsif dan bekerja untuk rakyat.
Menurut Nova, di tengah persepsi publik yang sering memandang DPR sebagai lembaga yang lambat dan sarat wacana, pola kerja Dasco sepanjang tahun 2026 justru menunjukkan sebaliknya. Ia menilai konsistensi Dasco mengawal langsung penyelesaian berbagai regulasi dan persoalan parlemen rakyat perlahan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadapnya.
“Selama ini DPR sering dipersepsikan sebagai lembaga yang lamban dan lebih banyak berwacana.Tetapi yang ditunjukkan Pak Dasco adalah kebalikannya. Beliau tidak menunggu persoalan membesar, tetapi proaktif memanggil menteri dan lembaga terkait untuk duduk mencari solusi. Dari perspektif tata kelola, inilah yang mengangkat citra DPR — parlemen yang hadir, responsif, dan menuntaskan,” ujar Nova Andika dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (26/10).
Nova secara khusus menyoroti peran Dasco dalam pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru pada Rapat Paripurna DPR, 6 Oktober 2026. Undang-undang ini merupakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan pembentukan UU Ketenagakerjaan baru menggantikan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, keberhasilan Dasco mengawal pembahasan yang sempat berdiskusi molor agar tuntas tepat waktu menjadi bukti DPR mampu bekerja sesuai amanat konstitusi.
“Undang-Undang Ketenagakerjaan ini bukan pekerjaan mudah. Ada amanat MK yang harus dipenuhi, ada kekhawatiran buruh agar pembahasannya tidak terburu-buru seperti Omnibus Law, dan ada kepentingan dunia usaha yang harus diakomodasi. Pak Dasco mengawal semua itu lewat dialog yang melibatkan serikat pekerja hingga Apindo, dan hasilnya undang-undang itu selesai tepat waktu pada 6 Oktober. Bahkan Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, sendiri mengakui besarnya peran Pak Dasco. Ketika DPR bisa menuntaskan pekerjaan sebesar ini, citra lembaga ikut terangkat,” jelasnya.
Selain itu, Nova juga menilai keberhasilan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital sebagai bukti DPR mampu menjadi penggerak kebijakan yang menyentuh rakyat kecil. Perpres yang terbit pada 8 Oktober 2026 tersebut mengatur potongan biaya aplikasi maksimal 8 persen, sehingga pengemudi ojek online berhak atas minimal 92 persen dari pendapatan mereka.
“Untuk Perpres Ojol ini, Pak Dasco bahkan memimpin langsung rapat koordinasi dengan enam menteri untuk memastikan regulasinya matang. Hasilnya nyata, potongan aplikator yang dulu bisa mencapai 20 persen kini dibatasi maksimal 8 persen, dan pengemudi mendapatkan jaminan sosial serta pengakuan sebagai pelaku UMKM. Ketika publik melihat pimpinan DPR turun tangan langsung untuk kepentingan jutaan pengemudi ojol, kepercayaan terhadap parlemen tumbuh. Inilah cara mengangkat citra lembaga yang paling efektif, yaitu lewat kerja nyata,” ungkap Nova.
Nova juga menyoroti peran Dasco dalam mendorong penanganan terpadu bencana nasional, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pada Rapat Paripurna DPR, 8 September 2026, Dasco menyampaikan sikap kelembagaan DPR agar penanganan karhutla dan kebencanaan dijalankan secara terpadu lintas kementerian dan lembaga. Sebelumnya, pada Februari 2026, Dasco juga memimpin rapat koordinasi evaluasi pemulihan pascabencana di Sumatera dengan menghadirkan para menteri terkait.
“Dalam isu kebencanaan, Pak Dasco menempatkan DPR sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar pengawas dari jauh. Beliau mendorong penanganan karhutla dan bencana dilakukan secara terpadu lintas kementerian, dengan memperhatikan dampaknya pada kualitas udara dan layanan dasar bagi warga terdampak. Ketika DPR tampil sebagai lembaga yang ikut turun tangan di saat rakyat tertimpa bencana, di situlah martabat parlemen di mata publik terangkat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nova menilai bahwa benang merah dari seluruh kiprah Dasco adalah kemampuannya menjembatani berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai solusi tanpa menimbulkan kegaduhan. Menurutnya, gaya kepemimpinan semacam inilah yang mengubah persepsi publik terhadap DPR.
“Kekuatan Pak Dasco ada pada kemampuannya mencairkan dan menjembatani. Dalam UU Ketenagakerjaan, ia mempertemukan buruh dan pengusaha. Dalam Perpres Ojol, ia mempertemukan pengemudi, aplikator, dan pemerintah. Ini keterampilan tata kelola yang langka, menyelesaikan masalah tanpa membuat gaduh. Pimpinan yang seperti ini adalah aset bagi DPR, karena ikut membangun citra lembaga menjadi lebih dewasa dan dipercaya,” ujar Nova.
Menutup pernyataannya, Nova berharap pola kerja responsif yang ditunjukkan Dasco dapat menjadi teladan dan diturunkan ke seluruh jajaran anggota Dewan, sehingga citra positif DPR dapat terus terjaga di masa mendatang.
“Harapan kami, pola kerja yang menyelesaikan masalah secara nyata ini terus dijaga dan diteruskan ke seluruh anggota Dewan. Rakyat tidak butuh janji, rakyat butuh persoalannya terselesaikan. Apa yang diberikan Pak Dasco sepanjang tahun ini membuktikan bahwa DPR bisa menjadi lembaga yang dekat dan bekerja untuk rakyatnya. Citra parlemen yang baik tidak dibangun melalui pencitraan, tetapi lewat kerja yang dirasakan rakyat,” ujarnya.
