Jakarta || Radarpost.id
Ratusan peserta dari unsur pemerintah, Polri, TNI, kejaksaan, tokoh agama, organisasi masyarakat, LSM, hingga insan pers memenuhi forum bertajuk Dialog Kebangsaan: “Membangun Kesadaran Hukum, Kerukunan, dan Toleransi dalam Bingkai Kebangsaan” yang digagas PWI Pokja Kepolisian Jakarta Barat.
Acara ini menjadi salah satu pertemuan lintas-elemen terbesar di Jakarta pada momentum Hari Pahlawan tahun ini yang dilaksanakan di Vihara Hemadhiro Mettavati, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (14/11/2025).
Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Dr. Tri Suhartanto menyita perhatian publik lewat pernyataan yang dinilai sebagai peringatan keras bagi masyarakat. Ia mengungkap adanya kasus siswa SMA yang belajar merakit bom dari internet untuk membalas aksi perundungan.
“Ketika anak lebih banyak mengurung diri ditemani ponsel, itu tanda bahaya. Literasi digital yang gagal dapat berubah menjadi ancaman nyata,” tegasnya, seraya menekankan pentingnya peran keluarga dalam mencegah radikalisasi remaja.
Dari unsur Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, Asisten Pemerintahan Holi Susanto menyampaikan apresiasi atas inisiatif PWI Pokja Kepolisian. Ia menilai dialog seperti ini penting bagi penguatan kolaborasi pemerintah, pers, dan masyarakat.
“Kami berharap Pokja PWI Jakarta Barat terus bersinergi dengan Pemkot dalam menjaga harmoni sosial dan kesadaran hukum,” ujarnya.
Perwakilan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dari bidang Pidsus Kurniawan, turut menyoroti meningkatnya perilaku kekerasan di kalangan pelajar.
“Banyak kasus yang masuk dari kepolisian berasal dari pelajar. Mereka menyimpan golok di sekitar sekolah dan sepulang sekolah langsung melakukan tawuran. Ini budaya kekerasan yang harus segera diputus,” ungkapnya.
Dari unsur TNI, Danramil 04/Cengkareng Kolonel Kav. Sigit Dharma Wiryawan menyebut tema dialog ini sebagai “tema setengah dewa” karena memuat seluruh isu fundamental bangsa—kesadaran hukum, toleransi, kerukunan, dan nilai kebangsaan.
“Imbauan seremonial tidak cukup. Kolaborasi lintas institusi adalah kunci menjaga keutuhan bangsa,” tegasnya.
Ketua PWI DKI Jakarta Kesit Budi Handoyo memberi sorotan tajam terhadap kondisi arus informasi publik.
“Media sosial cepat, tetapi tidak terverifikasi. Jurnalistik adalah cek dan ricek. Tanpa pers yang berkualitas, masyarakat akan ditelan kebohongan,” tegasnya di hadapan peserta.
Ketua PWI Pokja Kepolisian Jakarta Barat Teuku Faisal menegaskan bahwa pers hari ini memikul tanggung jawab besar menjaga akal sehat publik.
“Dialog ini bukan seremoni. Ini gerakan perlawanan terhadap melemahnya kesadaran hukum, pudarnya toleransi, dan banjir informasi sesat. Pers tidak boleh pasif,” ujarnya.
Acara ditutup dengan deklarasi bersama seluruh narasumber dan peserta: menjadikan Hari Pahlawan sebagai momentum aksi nyata, bukan sekadar ritual tahunan. PWI Pokja Kepolisian Jakarta Barat mengumumkan bahwa “Gerakan Nasional Kesadaran Hukum” resmi digelorakan dari Jakarta Barat dan akan diperluas ke berbagai daerah sebagai kontribusi konkret menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika era digital.
