Jakarta|| Radarpost.id
Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru binaan, termasuk percepatan sertifikasi melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta optimalisasi pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, pemerintah menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 467.353 guru berpendidikan S1 dalam waktu dua tahun ke depan. Untuk mendukung program tersebut, Kemenag memproyeksikan anggaran sebesar Rp11,59 triliun.
“Kami ingin memastikan setiap guru yang kompeten segera memiliki sertifikat pendidik dan berhak menerima TPG,” ujar Nasaruddin saat membuka Simposium Guru Nasional Kemenag 2026 di Jakarta, Rabu.
Ia mengungkapkan, partisipasi guru dalam program PPG mengalami lonjakan signifikan. Pada 2024, jumlah peserta PPG dalam jabatan tercatat 29.933 guru, sementara pada 2025 meningkat hingga 206.411 guru atau naik sekitar 700 persen.
Selain itu, Kemenag juga mengusulkan peningkatan bantuan insentif bagi guru non-sertifikasi dan non-inpassing agar setara dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Program ini diproyeksikan membutuhkan anggaran Rp12,76 triliun untuk menjangkau 467.809 guru.
Berdasarkan data Kemenag, jumlah guru binaan mencapai 1.157.050 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 360.632 guru (31,2 persen) berstatus aparatur sipil negara (ASN), sementara 796.418 lainnya (68,8 persen) merupakan guru non-ASN. Mayoritas guru tersebut bertugas di madrasah.
“Kontribusi guru non-ASN sangat besar. Karena itu, kebijakan ke depan akan difokuskan pada penguatan status, peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan profesionalisme mereka,” kata Nasaruddin.
Dorong Pengangkatan PPPK
Kemenag juga terus mendorong pengangkatan guru honorer madrasah menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK). Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan sejumlah lembaga terkait.
“Kami berkoordinasi dengan Kemenpan-RB, BKN, hingga DPR untuk membuka formasi bagi guru honorer madrasah agar dapat diangkat menjadi CPPPK,” ujarnya.
Pencairan TPG Capai 87,4 Persen
Terkait pencairan TPG, Kemenag mencatat progres signifikan. Hingga Maret 2026, pencairan TPG Pendidikan Agama Islam (PAI) periode Januari–Februari telah mencapai 87,4 persen.
Dari total 234.265 guru penerima, sebanyak 204.747 guru telah menerima tunjangan tersebut. Sementara sisanya masih dalam proses verifikasi dan transfer.
“Saya telah menginstruksikan percepatan verifikasi dokumen dan proses transfer agar tidak ada guru yang menunggu terlalu lama,” tegasnya.
Untuk TPG madrasah non-ASN, pencairan secara nasional telah mencapai 100 persen, termasuk bagi lulusan PPG 2025 yang telah memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG). Sementara itu, pencairan TPG bagi guru madrasah ASN masih berlangsung dan belum merata di seluruh daerah.
Tolak Wacana Pisahkan Madrasah dari Sisdiknas
Dalam kesempatan tersebut, Kemenag juga menegaskan penolakannya terhadap wacana pemisahan madrasah dari sistem pendidikan nasional.
“Kami menolak dengan tegas aspirasi yang ingin mengeluarkan madrasah dari Sistem Pendidikan Nasional, karena madrasah merupakan bagian integral dari sejarah dan masa depan pendidikan Indonesia,” kata Nasaruddin.
Simposium Guru Nasional 2026, lanjut dia, menjadi wujud komitmen Kemenag untuk menghadirkan kebijakan yang transparan serta membuka ruang dialog antara pemerintah dan para guru sebagai garda terdepan pendidikan.
