Jakarta|| Radarpost.id
Koalisi Peduli Indonesia (KPI) meminta Polda Metro Jaya mengusut secara menyeluruh peristiwa meninggalnya seorang warga di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, yang terjadi di tengah situasi aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR RI.
KPI meminta kepolisian memastikan penyebab kematian korban berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan medis. Dugaan adanya kekerasan atau pengeroyokan, menurut KPI, harus dibuktikan melalui proses hukum, termasuk pemeriksaan terhadap para saksi.
“Kami meminta Polda Metro Jaya mengungkap secara terang apa yang sebenarnya terjadi. Penyebab kematian harus dipastikan berdasarkan fakta, bukti, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan medis,” kata Ketua Umum Koalisi Peduli Indonesia (KPI), Ahmad Fauzi, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (28/8/2026).
Ahmad mengatakan kepolisian perlu melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan. Salah satunya dengan menelusuri rekaman CCTV, dokumentasi video di lokasi kejadian, serta meminta keterangan masyarakat yang berada di sekitar Pejompongan saat peristiwa berlangsung.
Dia juga meminta aparat kepolisian mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga berada di lokasi kejadian dan mengetahui secara langsung rangkaian peristiwa sebelum korban meninggal dunia.
“Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan adanya tindak pidana, kami meminta siapa pun yang terbukti terlibat diproses sesuai hukum. Namun, seluruh kesimpulan harus berdasarkan bukti dan hasil penyidikan,” tegas Ahmad.
Menurut Ahmad, situasi demonstrasi yang berlangsung di sekitar Gedung DPR RI tidak boleh menghilangkan hak setiap warga untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.
KPI juga mendorong Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka dan proporsional kepada publik. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya informasi yang tidak terverifikasi serta menjaga situasi tetap kondusif.
“Kami berharap kepolisian bekerja secara objektif dan transparan. Publik berhak mengetahui fakta sebenarnya mengenai peristiwa ini,” ucap Ahmad.
KPI menyatakan akan memantau perkembangan kasus tersebut dan meminta proses penyelidikan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
