Lembaga kajian Political and Public Policy Studies (P3S) melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Maruarar Sirait. Direktur P3S, Jerry Massie, menyebut capaian kementerian itu sepanjang Januari hingga Juli 2025 sebagai “nol besar”.
Kritik ini mencuat setelah Maruarar Sirait memaparkan capaian kementeriannya dalam rapat dengar pendapat bersama DPR RI pekan lalu. Namun Jerry meragukan klaim yang menyebut realisasi anggaran mencapai 28 persen.
“Apa benar sudah tembus 28 persen? Sampai hari ini kok saya ragu, jangan-jangan bohong?” kata Jerry dalam keterangannya, Minggu (20/7/2025).
Ia menyoroti berbagai program seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun, hingga penataan kawasan kumuh yang menghabiskan anggaran hingga belasan triliun rupiah, namun nyaris tanpa bukti realisasi di lapangan.
“Bung Ara seharusnya bisa merinci realisasi program. Tapi saya kok tidak melihat ada yang benar-benar jalan. Jangan-jangan cuma kandang kambing yang dicat ulang,” sindir Jerry.
Program BSPS yang mengusung perbaikan 34.000 unit rumah dengan anggaran Rp 7,41 miliar pun disebut hanya sebatas wacana. Begitu juga penataan kawasan kumuh yang mengantongi dana Rp 130 miliar, hingga kini belum jelas progresnya. “Idenya mulia, tapi rakyat perlu tahu, di mana lokasinya? Ini sudah akhir Juli,” tegas Jerry.
Lebih lanjut, P3S juga mempertanyakan proyek pembangunan prasarana dasar seperti jalan lingkungan dan saluran air yang dijanjikan mencapai 2.000 unit. Proyek ini menyerap anggaran Rp 60 miliar, namun dinilai minim realisasi. “Kalau dibagi rata, sekitar Rp 6 juta per unit. Tapi di lapangan, realisasinya hampir tak terlihat,” ujar Jerry.
Tak hanya itu, proyek pembangunan rumah susun dan rumah khusus untuk TNI/Polri serta korban bencana yang digelontorkan Rp 5,07 triliun juga menuai sorotan. Jerry bahkan menyinggung potensi penyalahgunaan dalam pendistribusian rumah tersebut.
“Mari jujur, siapa yang benar-benar dapat rumah? Nelayan di ujung Sulawesi, atau pejabat yang dekat secara struktural?” cetusnya.
Menurut Jerry, bila program-program tersebut berjalan optimal, efeknya tidak hanya sosial, tapi juga ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. Namun yang terjadi justru sebaliknya: program mangkrak dan anggaran diserap lambat. “Rakyat butuh rumah, tapi yang disuguhkan hanya seremonial dan baliho pencitraan,” kritik Jerry.
Ia pun memperingatkan bahwa kegagalan pelaksanaan program bisa berdampak serius terhadap stabilitas politik dan kepercayaan publik. “Kalau dibiarkan, ini bisa menggerus legitimasi dan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Presiden harus mulai evaluasi,” tutupnya.
