Jakarta|| Radarpost.id
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat penurunan jumlah rukun warga (RW) yang masuk kategori kumuh hingga sekitar 52 persen dalam beberapa tahun terakhir. Data terbaru menunjukkan jumlah RW kumuh berkurang dari 445 pada 2017 menjadi 211 pada 2025 yang difinalisasi pada 2026.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebut capaian tersebut sebagai perkembangan positif di tengah pertumbuhan penduduk dan kompleksitas persoalan perkotaan.
“Penurunannya kurang lebih 52 persen. Ini patut disyukuri, meskipun tantangan di lapangan masih besar,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/5).
Namun, ia menegaskan capaian tersebut bukan semata hasil kerja pemerintahannya saat ini, melainkan akumulasi dari berbagai program penataan permukiman yang telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir.
Di sisi lain, sebanyak 211 RW masih tergolong kumuh, dengan konsentrasi terbesar berada di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara—dua kawasan yang dikenal memiliki kepadatan penduduk tinggi.
Pramono mengatakan pemerintah daerah akan terus melakukan intervensi langsung, termasuk meninjau wilayah-wilayah yang masih menghadapi persoalan permukiman tidak layak.
“Saya sudah berkeliling ke banyak kelurahan. Memang ada titik-titik yang perlu penanganan serius, terutama di wilayah padat seperti Tambora dan sekitarnya,” katanya.
Pendataan terbaru dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa metode yang digunakan tidak hanya berbasis survei lapangan, tetapi juga memanfaatkan teknologi citra satelit.
Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan akurasi data sekaligus memberikan gambaran yang lebih utuh terkait kondisi permukiman di Jakarta.
“Dengan kombinasi pendataan langsung dan citra satelit, hasilnya menjadi lebih presisi dan dapat mencerminkan kondisi riil di lapangan,” ujar Amalia.
Meski tren penurunan menunjukkan arah positif, isu permukiman kumuh masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Jakarta sebagai kota megapolitan. Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada angka penurunan, tetapi juga memastikan kualitas hidup warga di wilayah terdampak terus meningkat secara berkelanjutan.
Pendekatan kolaboratif, mulai dari penataan infrastruktur, penyediaan hunian layak, hingga pemberdayaan masyarakat, dinilai menjadi kunci untuk mengatasi persoalan ini secara menyeluruh.
