Jakarta|| Radeopost.id
Duka akibat kecelakaan kereta api di Bekasi masih terasa bagi keluarga korban. Di tengah suasana tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunjukkan kepeduliannya dengan menyalurkan santunan kepada ahli waris korban dalam sebuah seremoni hangat di Balai Kota, Rabu (29/4/2026).
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, secara langsung menyerahkan bantuan kepada dua keluarga korban meninggal dunia. Momen ini tidak sekadar penyerahan santunan, tetapi juga menjadi simbol kehadiran pemerintah di saat warganya menghadapi kehilangan besar.
Dua korban tersebut adalah Nur Laela, seorang guru PNS yang dikenal berdedikasi, serta Nurhayati, kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) yang aktif di lingkungan tempat tinggalnya. Kehilangan mereka meninggalkan luka mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga komunitas sekitar.
Dalam kesempatan itu, bantuan diberikan secara kolaboratif dari berbagai lembaga. PT Taspen menyalurkan santunan jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp283 juta kepada keluarga Nur Laela. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan Rp42 juta untuk keluarga Nurhayati, ditambah bantuan Rp20 juta dari Baznas wilayah DKI Jakarta.
Rano menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus empati pemerintah terhadap warganya. “Kami menyadari ini tidak akan menggantikan kehilangan, tapi semoga bisa sedikit meringankan beban keluarga,” ujarnya.
Tak hanya memberikan santunan, Pemprov DKI juga terlibat langsung dalam penanganan pascakecelakaan. Sejumlah tim dikerahkan, mulai dari BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, hingga PMI Jakarta untuk membantu proses evakuasi dan pemulihan kondisi di lapangan.
Selain itu, layanan transportasi seperti TransJakarta juga disiagakan untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar di sekitar lokasi kejadian.
Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya peningkatan keselamatan di perlintasan kereta api. Pemprov DKI berkomitmen untuk terus memperkuat sistem perlindungan, terutama bagi para pekerja yang beraktivitas di lapangan dan rentan terhadap risiko.
Di balik angka santunan dan langkah penanganan, ada pesan yang lebih dalam: bahwa negara berusaha hadir, tidak hanya dalam kebijakan, tetapi juga dalam empati.
