Jakarta|| Radarpost.id
Upaya mendorong ekonomi hijau di Indonesia kian menguat seiring meningkatnya kebutuhan akan kredibilitas data keberlanjutan. PT Surveyor Indonesia (Persero) menegaskan peran strategisnya dalam memastikan implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) tidak sekadar menjadi laporan, tetapi juga terukur dan dapat dipercaya oleh pasar.
Di tengah tren global menuju ekonomi rendah karbon, kebutuhan akan sistem verifikasi yang andal dalam implementasi ESG semakin mendesak.
Dalam forum “ESG, Dekarbonisasi, dan Masa Depan Bisnis Hijau Indonesia” di Bursa Efek Indonesia, PT Surveyor Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya memperkuat peran sebagai penyedia layanan Testing, Inspection, Certification, and Consultancy (TICC).
Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Persero), Fajar Wibhiyadi, mengatakan bahwa transformasi ESG saat ini tidak lagi bisa bertumpu pada pendekatan normatif. Dunia usaha, menurut dia, membutuhkan sistem yang berbasis data dan dapat diverifikasi secara independen.
“Implementasi ESG harus terintegrasi dan berbasis bukti. Kami menjalankan itu melalui kebijakan keberlanjutan, penguatan tata kelola, hingga penyusunan roadmap serta pembentukan Komite ESG,” ujar Fajar.
Ia menjelaskan, tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan ESG tidak hanya terkait aspek teknis, tetapi juga menyangkut penentuan prioritas dampak, kesiapan organisasi, serta keterbatasan pembiayaan. Akibatnya, banyak inisiatif keberlanjutan belum sepenuhnya terhubung dengan akses pendanaan.
Dalam konteks tersebut, peran assurance atau pemastian independen menjadi krusial. Verifikasi yang kredibel memungkinkan data ESG tidak sekadar bersifat naratif, melainkan terukur, dapat dibandingkan, dan relevan bagi investor maupun lembaga keuangan.
Melalui layanan TICC, PT Surveyor Indonesia berupaya memastikan setiap inisiatif keberlanjutan selaras dengan standar yang berlaku. Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar.
Pengalaman lintas sektor yang dimiliki perusahaan juga menunjukkan bahwa kualitas implementasi ESG berbanding lurus dengan peluang perusahaan dalam mengakses pembiayaan berkelanjutan. Kredibilitas, dalam hal ini, menjadi faktor pembeda utama di tengah kompetisi global.
“ESG tidak cukup dilaporkan, tetapi harus bisa dibuktikan. Di situlah pentingnya kolaborasi lintas sektor agar dampaknya nyata,” kata Fajar.
Ke depan, kebutuhan terhadap infrastruktur kepercayaan dalam ekosistem ESG diperkirakan akan terus meningkat, terutama dengan berkembangnya pasar karbon dan berbagai instrumen keuangan hijau.
Dalam lanskap ini, peran lembaga assurance dinilai akan semakin strategis dalam menjembatani kepentingan dunia usaha dan investor.
Dengan meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas, ESG tidak lagi sekadar tren, melainkan fondasi baru dalam menentukan daya saing perusahaan.
Kredibilitas data menjadi kunci, dan di situlah peran assurance menjadi semakin tak terpisahkan dari masa depan bisnis hijau Indonesia.
