Gresik || Radarpost.id
Pembangunan pondasi gedung serbaguna di Desa Ngembung, Kecamatan Cerme, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Proyek dengan ukuran 40 x 20 meter tersebut dinilai mangkrak dan belum menunjukkan progres signifikan, meski telah menyerap anggaran Bantuan Keuangan (BK) sebesar Rp300 juta.
Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi fisik bangunan yang baru sebatas pondasi setengah jadi tanpa kelanjutan pekerjaan yang jelas. Situasi ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan warga terkait transparansi serta efektivitas penggunaan anggaran desa.
Saat dikonfirmasi pada Rabu (8/4/2026), Kepala Desa Ngembung, Nanik Supranti, memberikan pernyataan singkat. “Ya itu mas, sudah sesuai RAB, mau gimana lagi,” ujarnya tanpa menjelaskan lebih rinci terkait progres pembangunan maupun rincian penggunaan anggaran.
Pernyataan tersebut justru memicu kecurigaan publik. Minimnya keterbukaan informasi dinilai mencederai prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, terlebih proyek tersebut menggunakan dana publik.
Pengamat pembangunan desa, Heri Bimantara, menegaskan bahwa setiap proyek yang dibiayai anggaran negara wajib dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Setiap proyek yang menggunakan dana publik wajib dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara realisasi fisik dan anggaran, maka hal tersebut berpotensi menjadi temuan serius,” ujarnya.
Ia juga menilai progres pembangunan tidak sebanding dengan besaran anggaran yang telah digelontorkan. Heri pun mendorong Inspektorat segera turun tangan.
“Saya berharap Inspektorat melakukan pemeriksaan menyeluruh guna memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut,” tegasnya.
Kini, masyarakat Desa Ngembung menanti langkah tegas dari Inspektorat untuk melakukan audit dan investigasi. Pemeriksaan tersebut diharapkan mampu mengungkap kondisi sebenarnya sekaligus memastikan tidak ada kerugian negara dalam proyek pembangunan tersebut.
