Jakarta|| Radarpost.id
Survei yang dilakukan oleh Indonesia Development Monitoring (IDM) menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 79,2 persen. Angka tersebut mencerminkan tren pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Direktur Eksekutif IDM, Dedi Rohman, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan survei ini mengukur opini masyarakat terhadap peran Polri dalam berbagai program kerakyatan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Survei yang melibatkan 1.580 responden di 34 provinsi itu menemukan sebanyak 52,3 persen responden mengetahui keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan, sementara 45,2 persen tidak mengetahuinya dan 2,5 persen tidak menjawab.
Meski tingkat pengetahuan publik beragam, penilaian terhadap keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan tergolong positif. Sebanyak 78,7 persen responden mengapresiasi peran Polri dan menilai kinerjanya baik dalam mendukung program pemerintah, termasuk upaya mewujudkan swasembada pangan. Sementara itu, 17,4 persen responden kurang mengapresiasi dengan alasan peran tersebut dinilai di luar fungsi utama kepolisian, dan 3,9 persen tidak memberikan jawaban.
Selain itu, survei juga mencatat apresiasi tinggi terhadap peran Polri dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 83,8 persen responden memberikan penilaian positif, terutama terkait pengawasan mutu pangan dan distribusi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Adapun 13,8 persen responden kurang mengapresiasi, dan 2,4 persen tidak menjawab.
Menurut Dedi, apresiasi tersebut berkorelasi dengan perhatian internasional, termasuk kunjungan delegasi Kedutaan Besar Prancis dan tim tenaga ahli Badan Gizi Nasional ke fasilitas SPPG Polri di Pejaten. Kunjungan itu disebut sebagai bentuk pengakuan terhadap peran Polri dalam memastikan program berjalan cepat, aman, dan higienis.
Selain itu, lembaga filantropi internasional Rockefeller Foundation juga disebut mengapresiasi inovasi Polri dalam membangun sistem penyediaan pangan bergizi yang efisien dan memberdayakan masyarakat.
Dalam aspek keamanan, survei menunjukkan 88,7 persen responden merasa aman berjalan di luar rumah pada malam hari, yang mencerminkan persepsi positif terhadap kondisi keamanan di Indonesia.
Terkait pelayanan publik, sebanyak 81,2 persen responden menyatakan puas terhadap layanan Polri, seperti pengurusan SIM, pelaporan, serta pengaturan lalu lintas, terutama saat periode mudik. Sementara 16,6 persen menyatakan tidak puas dan 2,2 persen tidak menjawab.
Dalam bidang penegakan hukum, tingkat kepuasan mencapai 75,1 persen, mencakup penanganan kasus perjudian, perdagangan manusia, narkoba, hingga kejahatan ekonomi. Sebanyak 20,7 persen responden menyatakan tidak puas, dan 4,2 persen tidak menjawab.
Adapun pada aspek pengawasan internal, 76,7 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Polri dalam menindak anggotanya yang melanggar, sementara 20,4 persen tidak puas dan 2,9 persen tidak memberikan jawaban.
Dedi menambahkan, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri yang mencapai 79,2 persen merupakan akumulasi dari kategori “percaya” dan “sangat percaya”, serta menunjukkan pemulihan pasca peristiwa kerusuhan pada Agustus 2025.
Hasil survei ini juga menunjukkan korelasi dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang mencapai 80,7 persen. Kepuasan tersebut dikaitkan dengan peran Polri dalam mendukung program ketahanan pangan, MBG, serta menjaga ketersediaan BBM dan stabilitas keamanan.
Survei IDM dilakukan pada 7–20 April 2026 menggunakan metode multistage random sampling. Responden berusia 17 hingga 65 tahun dipilih secara acak untuk mewakili populasi nasional.
Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar 2,47 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka guna memastikan validitas dan kedalaman jawaban responden terkait isu kepolisian, pelayanan publik, dan penegakan hukum.
