JAKARTA|| Radarpost.id
Produser film Girry Pratama menyampaikan keresahan para pelaku industri perfilman independen dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Dalam forum tersebut, Girry menyoroti ketimpangan distribusi film nasional yang dinilai masih menyulitkan rumah produksi kecil mendapatkan akses layar bioskop.
RDP yang menghadirkan sejumlah pelaku industri film itu membahas berbagai persoalan dalam ekosistem perfilman nasional, mulai dari distribusi film, ruang tayang bagi rumah produksi independen, hingga dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan ide kreatif sineas muda Indonesia.
Girry Pratama mengatakan, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih adil dan sehat bagi seluruh pelaku industri perfilman nasional.
“Rapat kemarin membuka peluang baru untuk ekosistem perfilman yang lebih baik. Dengan adanya dukungan pemerintah, pemain-pemain baru akan lebih berani mengembangkan ide kreatif dalam pembuatan film ke depan,” ujar Girry.
Produser film Kain Kafan Hitam itu menilai selama ini banyak rumah produksi kecil menghadapi hambatan besar karena minimnya kepastian jadwal tayang di jaringan bioskop nasional. Menurut dia, kondisi tersebut membuat para sineas independen sulit berkembang meski memiliki ide kreatif yang potensial.
“Namanya ide itu tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi. Kalau ada pemain baru ingin membuat film, jangan langsung dibatasi hanya karena dianggap belum punya pasar. Kalau film pertamanya belum sukses, itu bukan berarti mereka tidak bisa belajar dan berkembang,” katanya.
Girry mengungkapkan persoalan distribusi film menjadi tantangan nyata bagi pelaku industri independen. Ia menyebut masih ada film produksinya yang belum memperoleh jadwal tayang meski proses produksi telah rampung sejak lama.
“Saya sudah membuat 12 film dan sekarang masih ada dua film yang belum tayang. Bagaimana PH kecil bisa membuat film baru lagi kalau film lama saja belum mendapat kepastian tayang,” ujarnya.
Menurut Girry, industri perfilman nasional tidak semata berbicara mengenai hiburan, tetapi juga berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi kreatif. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat menghadirkan regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis jaringan bioskop dengan keberlangsungan rumah produksi kecil.
“Kami paham bioskop juga perusahaan swasta yang harus mencari keuntungan. Tapi jangan sampai hanya PH besar yang terus tumbuh, sementara PH kecil kesulitan bertahan,” tutur dia.
Selain persoalan distribusi, Girry juga mempertanyakan standar penilaian film yang dianggap belum layak tayang. Ia menilai belum adanya sistem yang transparan membuat banyak rumah produksi harus menanggung kerugian operasional dalam jangka panjang.
“Kalau film sampai tiga atau empat tahun belum tayang, kami harus tetap menanggung biaya operasional, menggaji karyawan marketing hingga tim media sosial. Kalau terus seperti ini, banyak PH kecil yang tidak mampu bertahan,” katanya.
RDP Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di DPR RI tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi pemerintah dan legislatif dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada pemerataan distribusi film nasional.
Selain itu, forum tersebut juga diharapkan mampu menciptakan iklim industri perfilman Indonesia yang lebih sehat, kompetitif, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku industri, termasuk sineas independen.
