Depok || Radarpost.id
Pemerintah Kota Depok menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 dengan penuh khidmat pada Senin (1/6/2026).
Upacara yang dipusatkan di halaman Kantor Balaikota Depok ini diikuti oleh jajaran Forkopimda, Sekda, para Asisten, pimpinan OPD, Camat dan Lurah, Para pelajar, Pramuka serta jajaran petugas upacara.
Bertindak selaku Inspektur Upacara, Walikota Depok, Dr. H. Supian Suri. Dalam kesempatan tersebut, Dr. H. Supian membacakan amanat tertulis dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia.
Sekretaris Daerah Kota Depok Mangunguluang Mansur, bertugas membacakan teks Pancasila, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Depok Diah Sadiah, membacakan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Kabag Kesra Setda Kota Depok Iyai Gumilar bertugas memimpin pembacaan doa.
Di hadapan para peserta upacara, Dr. H. Supian Suri menyampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.
Tema ini mengukuhkan kembali bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya berfungsi menjaga keutuhan internal bangsa Indonesia, melainkan juga menjadi cetak biru bagi terciptanya perdamaian dunia yang abadi.
“Pancasila adalah ‘bintang penuntun’ yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan,” ujar Dr. H. Supian Suri, saat membacakan pidato Kepala BPIP, Senin (1/6/2026).
Pancasila menjadi fondasi kebijakan luar negeri bebas aktif, di mana nilai musyawarah dan mufakat menjadi instrumen diplomasi yang krusial untuk menjembatani konflik geopolitik global saat ini.
Melalui momentum ini, Dr. H. Supian Suri juga mengajak seluruh keluarga besar ASN Kota Depok, TNI, Polri, khususnya generasi muda, untuk membumikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup (living ideology).
“Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah,” tegasnya.
Kebijakan publik maupun pengelolaan institusi pendidikan harus senantiasa berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, serta aktif melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan.
Upacara berjalan dengan tertib dan ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan, kesatuan, serta kejayaan Bangsa Indonesia di masa depan. (**).
