Jakarta|| Radarpost.id
Wacana penyesuaian tarif Transjabodetabek rupanya bikin sejumlah daerah penyangga ikut waswas. Bahkan, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sampai menelepon langsung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar subsidi layanan tersebut tidak dicabut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan subsidi layanan Transjabodetabek tetap akan dipertahankan meski ada rencana penyesuaian tarif di sejumlah rute.
Pramono mengatakan, komunikasi soal subsidi transportasi itu bahkan sampai datang langsung dari Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Menurutnya, daerah penyangga masih sangat bergantung pada layanan Transjabodetabek untuk mobilitas warga menuju Jakarta.
“Bahkan kemarin Bapak Wali Kota Bekasi juga telepon ke saya secara pribadi, jangan sampai kemudian tidak disubsidi,” kata Pramono di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
Meski demikian, Pemprov DKI tetap membuka kemungkinan melakukan evaluasi tarif pada beberapa trayek tertentu. Salah satunya rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini masih dikenakan tarif Rp 3.500.
Pramono menilai tarif tersebut terlalu murah jika dibandingkan dengan layanan transportasi lain menuju bandara. Apalagi penumpang juga bisa membawa koper dengan nyaman.
“Kalau dibandingkan Damri yang paling murah Rp 80 ribu, taksi rata-rata Rp 200 ribu, sementara Transjabodetabek hanya Rp 3.500, tentu ada penyesuaian yang diperlukan,” ujarnya.
Menurut Pramono, beban subsidi yang ditanggung Pemprov DKI cukup besar. Saat ini biaya operasional per penumpang mencapai sekitar Rp 15 ribu, sementara pengguna hanya membayar Rp 3.500 per perjalanan.
Artinya, pemerintah harus menanggung subsidi sekitar Rp 11.500 untuk setiap penumpang Transjabodetabek.
Tak hanya itu, Pemprov DKI juga ikut membiayai perawatan halte yang berada di wilayah luar Jakarta. Kondisi ini membuat evaluasi tarif dinilai perlu dilakukan agar subsidi tetap tepat sasaran.
Meski ada kemungkinan penyesuaian tarif, Pramono menegaskan pihaknya tetap berhati-hati mengambil keputusan. Ia tak ingin masyarakat justru kembali memilih kendaraan pribadi karena ongkos transportasi umum terlalu mahal.
“Prinsipnya, kami mempertimbangkan sungguh-sungguh supaya masyarakat tidak kembali beralih ke kendaraan pribadi,” tegasnya.
Saat ini, jutaan warga dari wilayah penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor masih bergantung pada transportasi umum untuk aktivitas harian menuju Jakarta.
