Depok || Radarpost.id
Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok menilai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi “Bersama Depok Maju” ke dalam program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Ada empat misi pembangunan pun ditekankan sebagai pijakan, mulai dari penguatan sumber daya manusia hingga transformasi pelayanan publik.
Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok, Gerry Wahyu Riyanto, S.H., M.H., saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Kota Depok 2026, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Kamis (17/9/2026).
Gerry mengatakan, kebijakan anggaran perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan jangka menengah daerah agar program yang dijalankan memiliki arah dan keterkaitan dengan target pembangunan Kota Depok.
“Setiap kebijakan anggaran perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan jangka menengah daerah agar seluruh program dan kegiatan benar-benar berkontribusi terhadap cita-cita pembangunan Kota Depok,” kata Gerry.
Adapun empat misi yang menjadi perhatian antara lain, pembangunan sumber daya manusia secara inklusif, percepatan infrastruktur yang maju dan ramah lingkungan, pengembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi, serta transformasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
“Keempat misi tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan belanja yang tetap memprioritaskan peningkatan akses dan mutu pendidikan serta kesehatan, penanganan kemacetan, pengelolaan persampahan, penanggulangan banjir, dan pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah atas pekerjaan yang telah diselesaikan pada Tahun Anggaran 2025,” ujarnya.
Pada misi pertama, perhatian diarahkan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Fungsi pendidikan dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 dialokasikan sebesar 25,9 persen atau sekitar Rp1,18 triliun, melampaui batas minimal 20 persen.
“Dukungan terhadap pendidikan dan kesehatan tercermin dari pemenuhan mandatory spending pendidikan di atas ketentuan minimal,” tuturnya.
Misi kedua menyentuh pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Dalam rancangan perubahan, Belanja Modal meningkat Rp262,16 miliar menjadi sekitar Rp1,038 triliun. Penambahan terbesar diarahkan pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp168,72 miliar.
“Porsi Belanja Modal meningkat dari 17,68 persen menjadi 22,71 persen. Fraksi GERINDRA menilai peningkatan ini memperkuat aset dan infrastruktur jangka panjang serta mendukung pemenuhan mandatory spending infrastruktur,” jelas Gerry.
Sejumlah pekerjaan yang menjadi perhatian antara lain pembebasan lahan Simpang Parung Bingung-Muchtar Sawangan, rekonstruksi Jalan Cinere Raya-Jalan Merawan, Jalan Raya Keadilan, Jalan Meruyung-Cinere, serta Jalan Raya Tapos Segmen 2.
Rehabilitasi Jalan Gereja Batak Karo Kalimulya dan pembangunan jembatan di Kelurahan Tanah Baru juga masuk dalam program yang disoroti.
“Program-program tersebut diarahkan untuk memperlancar mobilitas warga,” kata Gerry.
Selain konektivitas, persoalan banjir dan persampahan turut ditempatkan sebagai agenda strategis. Penataan drainase Boulevard Grand Depok City di Kelurahan Jatimulya, termasuk penurapan dan pekerjaan drainase lainnya, mendapat perhatian.
Dukungan bahan bakar bagi operasional truk pengangkut sampah juga dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pelayanan kebersihan.
“Dalam penanganan banjir, Fraksi GERINDRA mengapresiasi keberlanjutan penataan drainase Jalan Boulevard Grand Depok City di Kelurahan Jatimulya,” ucapnya.
“Langkah ini ditujukan untuk mengantisipasi risiko banjir yang menjadi keluhan masyarakat, terutama menjelang musim penghujan,” tambahnya.
Memasuki misi ketiga, penguatan ekonomi masyarakat menjadi perhatian melalui keberlanjutan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Kota Depok.
Gerry mendorong program tersebut tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi dilanjutkan dengan dukungan nyata di tingkat wilayah.
“Keberlanjutan KDMP/KKMP memerlukan sinergi dan konsistensi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” tegasnya.
Pemkot Depok, lanjut Gerry, perlu menetapkan lokasi gerai atau kantor koperasi dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, potensi ekonomi wilayah, aksesibilitas, serta kesiapan lahan.
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung juga penting agar koperasi mampu menjalankan fungsi ekonomi secara berkelanjutan.
“Keberadaan KDMP/KKMP di Kota Depok diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat, mendorong kemandirian ekonomi di tingkat wilayah, serta mendukung arah pembangunan Kota Depok yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional,” paparnya.
Misi keempat berkaitan dengan transformasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Gerry menilai pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menjadi bagian penting dalam membangun administrasi pemerintahan yang lebih transparan dan terukur.
“Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan upaya memperkuat ekonomi lokal, sedangkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mencerminkan penerapan tata kelola yang lebih transparan dan terukur,” jelasnya.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 meningkat Rp178,29 miliar, dari Rp4,157 triliun menjadi Rp4,335 triliun. PAD bertambah Rp83,78 miliar menjadi Rp2,485 triliun, sedangkan pendapatan transfer naik Rp94,51 miliar menjadi Rp1,850 triliun.
“Pada sisi pendapatan daerah, Fraksi GERINDRA mengapresiasi kebijakan optimalisasi pendapatan yang berhasil menaikkan estimasi Pendapatan Daerah,” kata Gerry.
Sementara itu, total belanja meningkat Rp183,39 miliar menjadi Rp4,571 triliun. Belanja Operasi turun Rp50,35 miliar, sedangkan Belanja Modal bertambah Rp262,16 miliar.
“Hasil efisiensi tersebut kemudian dialokasikan kembali secara produktif untuk memperkuat Belanja Modal, yang meningkat signifikan,” ujarnya.
Dari sisi pembiayaan, Gerry menyoroti tidak lagi dialokasikannya Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah sebesar Rp82,5 miliar. Adapun defisit sebesar Rp235,82 miliar direncanakan ditutup menggunakan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp275,82 miliar berdasarkan hasil audit BPK.
“Kami juga mengapresiasi keputusan untuk tidak lagi mengalokasikan Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah sebesar Rp82,5 miliar. Sebuah langkah yang mencerminkan kehati-hatian dan kedisiplinan fiskal,” jelasnya.
Pada sektor pelayanan dasar, penyertaan modal daerah sebesar Rp40 miliar kepada Perumda Air Minum Tirta Asasta juga mendapat dukungan.
Gerry mendorong tambahan modal tersebut diarahkan untuk memperluas cakupan layanan air bersih bagi masyarakat.
“Kami mendorong agar hal ini menjadi perhatian bersama pada tahun-tahun anggaran mendatang, sebagai bagian dari upaya memperluas akses air bersih yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Gerry menegaskan DPRD akan terus mengawal pembahasan Perubahan APBD secara konstruktif bersama pemerintah daerah. Harmonisasi antara eksekutif dan legislatif dinilai penting agar proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban keuangan berjalan dalam satu arah.
“Sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah, DPRD melalui Fraksi GERINDRA berkomitmen mengawal pembahasan Perubahan APBD secara konstruktif agar kebijakan anggaran memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Dengan empat misi tersebut, Gerry mendorong agar Perubahan APBD 2026 tidak berhenti pada pemenuhan angka dan administrasi anggaran. Setiap kebijakan diharapkan memiliki dampak terukur terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi masyarakat, serta kualitas pelayanan publik.
“Marilah kita bersama-sama bergerak memberikan darma bakti, pikiran, dan tenaga kita untuk Depok tercinta agar dapat terus berbenah menuju Depok Maju,” pungkasnya.
Gerry kemudian mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai keberanian dalam mengambil keputusan di tengah tantangan pembangunan.
“Bangsa yang besar harus berani, kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit kita harus berani membela rakyat,” tutup Gerry. (**).
