Depok || Radarpost.id
Anggota DPRD dari Partai Demokrat, Ir. Edi Sitorus, kembali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur saat menggelar reses di RT 04/RW 02, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, pada Minggu (10/5/2026).
Reses merupakan kewajiban anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait berbagai kebutuhan di wilayahnya.
Dalam masa reses kali ini, Edi Sitorus mengunjungi empat titik, yakni Kelurahan Mekarsari, Tugu, Curug, dan Harjamukti.
Nampak hadir Camat Cimanggis Depok Rahmat Maulana, Lurah Harjamukti Vika Kusumawati seluruh RT/RW Kelurahan Harjamukti.
“Hari ini merupakan reses terakhir kami di Kelurahan Harjamukti. Untuk pokok pikiran (pokir) tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp4,1 miliar, dengan fokus pada perbaikan jalan, saluran air, serta rumah tidak layak huni (RTLH),” ujar Edi.
Bang Edi, juga mengingatkan bahwa anggaran sebesar Rp300 juta yang telah dialokasikan di tingkat RW harus segera dimanfaatkan secara maksimal.
Menurutnya, penggunaan anggaran tersebut perlu dibahas bersama melalui musyawarah yang melibatkan Ketua RT, tokoh masyarakat, Karang Taruna, serta kader PKK agar tepat sasaran.
“Ketua RW harus berembuk dengan warga untuk menentukan skala prioritas. Aspirasi masyarakat harus benar-benar didengar,” tegasnya.
Bang Edi juga menekankan pentingnya peran para Ketua RT/RW dan kader masyarakat agar lebih peka terhadap berbagai persoalan warga.
“Mereka harus tanggap terhadap kesulitan masyarakat dan berupaya membantu mencari solusi,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Edi turut menyampaikan berbagai informasi terkait program pembangunan Pemerintah Kota Depok.
Beberapa di antaranya meliputi rencana pembangunan underpass di kawasan Citayam, pelebaran jalan, pengelolaan persampahan, hingga pembangunan flyover.
“Kami ingin masyarakat mengetahui program-program yang sedang dan akan dijalankan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Selain itu, dalam sesi dialog, warga juga menyampaikan keluhan terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Bang Edi menjelaskan bahwa hingga saat ini Kelurahan Harjamukti belum mendapatkan kuota PTSL dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Dua tahun lalu kami bersama para Ketua RW telah mengajukan permohonan kuota ke BPN Depok sebanyak 3.000 sertifikat. Namun, setelah audiensi, terjadi pergantian pimpinan sehingga proses tersebut tidak berlanjut,” ungkapnya.
Saat ini, pihaknya kembali mengupayakan pengajuan kuota baru dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, khususnya untuk wilayah yang tidak bermasalah secara hukum.
“Kami juga sudah menyampaikan langsung usulan ini kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melalui staf khususnya, dengan membawa data yang akurat untuk pengajuan kuota 1.000 bidang,” paparnya.
Edi menegaskan bahwa program PTSL diperuntukkan bagi masyarakat dan tidak dipungut biaya. Namun, seluruh proses administrasi harus dilengkapi dan diketahui oleh pihak kelurahan serta kecamatan.
“Pengajuan masih dalam proses. Nantinya BPN akan melakukan pengecekan fisik di lapangan. Jika sudah selesai, pihak kelurahan akan menyampaikan informasi kepada RT/RW untuk diteruskan kepada masyarakat,” pungkasnya. (**).
