Jakarta || Radarpost.id
Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat kembali menjadi sorotan setelah Jaksa AZ diduga terlibat dalam kasus korupsi besar yang merugikan keuangan negara hingga miliar rupiah. Jaksa AZ dituding menilap uang barang bukti dalam kasus investasi bodong Robot Trading Fahrenheit, dengan total mencapai Rp 11,5 miliar.
Patris Yusrian Jaya, sebagai kepala kejaksaan tinggi (DKJ)pada Kamis (27/2/2025) mengungkap bahwa penyidik Kejati DKJ telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yaitu Jaksa AZ dan BG, yang merupakan kuasa hukum korban investasi bodong tersebut.
Menanggapi kasus ini, pengamat hukum Hendrik menegaskan bahwa keterlibatan Jaksa AZ mencoreng nama baik institusi Kejaksaan, terutama di tengah meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum tersebut. “Jelas Jaksa AZ ini mencoreng nama institusi Kejaksaan yang saat ini tengah mendapatkan kepercayaan tinggi dari publik,” ujar Hendrik.
Ia juga menyoroti tanggung jawab Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Hendri Antoro, yang seharusnya bertindak sebagai pengawas langsung dalam struktur kejaksaan. “Tidak mungkin atau mustahil pimpinan Kejari Jakbar saat ini tidak mengetahui detail kasus tersebut. Saya yakin Jaksa AZ ini tidak bermain sendiri,” tambah Hendrik.
Hendrik menekankan pentingnya penyelidikan lebih lanjut terhadap atasan Jaksa AZ, termasuk Kajari Jakbar, agar kasus ini tidak hanya berhenti pada level kejaksaan negeri. “Ini jelas menunjukkan bahwa pimpinan Kejari Jakbar dan Jaksa AZ tidak mendukung program pemerintah, khususnya Asta Cita Presiden Prabowo,” tegasnya.
Ia juga mendesak Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, untuk turun tangan dan memeriksa Kajari Jakbar serta pejabat terkait lainnya. “Kejadian ini jangan dianggap sepele hanya di tingkat Kejaksaan Negeri saja. Kasus ini harus diungkap secara transparan dan hukum seberat-beratnya siapa saja yang terlibat,” tegas Hendrik.
Penyidik Kejati DKJ pun diminta untuk bertindak profesional dan objektif dalam menangani kasus yang melibatkan oknum jaksa tersebut.
Penyelidikan lebih lanjut masih terus berlangsung, dan masyarakat berharap agar hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.
