Jakarta|| Radarpost.id
Tim Pengawas Haji DPR RI menyoroti besarnya jumlah jemaah haji lanjut usia (lansia) pada musim haji 1447 Hijriah/2026 yang dinilai membutuhkan perhatian dan pelayanan ekstra dari petugas di lapangan.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, mengatakan petugas haji harus sigap dalam memberikan pendampingan, terutama kepada jemaah lansia dan kategori risiko tinggi (risti).
“Jumlah jemaah lansia cukup besar sehingga pelayanan ramah lansia harus benar-benar diterapkan, mulai dari fasilitas pendukung hingga pendampingan selama ibadah,” kata Neng Eem saat keberangkatan Timwas Haji DPR Tahap I di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Minggu.
Pemerintah Indonesia tahun ini memperoleh kuota haji sebanyak 221 ribu jemaah. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umrah, sekitar 25 persen di antaranya merupakan jemaah lansia, sementara lebih dari 100 ribu lainnya masuk kategori risiko tinggi.
Menurut Neng Eem, pengawasan DPR akan difokuskan pada implementasi layanan di lapangan agar sesuai dengan komitmen pemerintah kepada jemaah.
“Kami ingin memastikan fasilitas seperti kursi roda, jalur prioritas, hingga layanan kesehatan benar-benar tersedia dan mudah diakses,” ujarnya.
Selain pelayanan lansia, Timwas Haji DPR juga akan mengawasi aspek transportasi dan akomodasi jemaah di Arab Saudi. DPR meminta hotel yang digunakan sesuai standar kelayakan dan jaraknya tidak menyulitkan jemaah, terutama kelompok rentan.
Pengawasan juga dilakukan terhadap layanan bus antarlokasi ibadah untuk memastikan mobilisasi jemaah berjalan lancar tanpa hambatan teknis.
Di sektor konsumsi, DPR menilai kebutuhan nutrisi jemaah menjadi faktor penting selama menjalankan ibadah haji di tengah cuaca panas di Arab Saudi.
“Nutrisi bagi jemaah lansia harus diperhatikan, baik dari sisi kualitas makanan, ketepatan waktu distribusi, maupun cita rasa yang sesuai agar jemaah tetap memiliki selera makan,” katanya.
Sementara itu, layanan kesehatan disebut menjadi perhatian utama menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Timwas DPR akan mengevaluasi kesiapan tenaga medis, ketersediaan obat-obatan, hingga sistem penanganan jemaah sakit atau kelelahan.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik haji menilai tingginya jumlah jemaah lansia menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah pada penyelenggaraan haji 2026 yang untuk pertama kalinya berada di bawah koordinasi Kementerian Haji dan Umrah.
Menurut pengamat, pelayanan ramah lansia tidak cukup hanya dengan penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang memahami kondisi psikologis dan kesehatan jemaah lanjut usia.
Pemerintah diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarpetugas, mempercepat respons layanan kesehatan, serta memastikan sistem pendampingan berjalan efektif selama proses ibadah.
DPR berharap seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman serta kembali ke Tanah Air dengan predikat haji mabrur.
