JAKARTA || Radarpost.id
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan pentingnya pemahaman mekanisme pendistribusian gizi dalam pembangunan satuan pelayanan gizi di Indonesia. Dalam keterangannya, Dadan menyampaikan bahwa saat ini Badan Gizi Nasional belum sepenuhnya mengeluarkan kebijakan untuk seluruh pihak dalam membangun satuan pelayanan.
“Sekarang ini, sudah ada 726 satuan yang melaksanakan program gizi, namun itu adalah hasil kontribusi dan partisipasi kemitraan dari masyarakat. Kami belum menetapkan target spesifik karena masih dalam proses seleksi dan pembangunan sistem dari awal,” ujarnya.
Menurut Dadan, target baru akan bisa terealisasi secara maksimal pada Agustus mendatang. Ia juga menekankan bahwa 60% dari target program ini harus benar-benar berdasarkan kebutuhan nyata di masyarakat, bukan sekadar angka statistik.
“Jangan melihat persentase saja. Misalnya, Jawa Barat mungkin terlihat lebih maju, tapi dengan jumlah penduduk terbesar, angka pendidikan rata-rata di sana baru mencapai 8,5 tahun, masih di bawah standar nasional 9 tahun. Dari 2 juta anak di Jawa Barat, 10%-nya saja berarti setara dengan populasi satu provinsi kecil,” jelasnya.
Dadan juga menyoroti bahwa mayoritas penduduk Indonesia memiliki tingkat pendidikan rata-rata hanya 9 tahun, yang berdampak pada kesadaran gizi. Oleh karena itu, standar menu gizi yang disusun harus berbasis pada potensi sumber daya lokal dan kebiasaan masyarakat di masing-masing daerah.
“Menu yang ditetapkan oleh ahli gizi harus menyesuaikan dengan kebiasaan makan masyarakat setempat. Misalnya, di Jawa Barat berbasis nasi, di Papua berbasis umbi-umbian, sementara di daerah pesisir lebih banyak mengandalkan ikan,” terangnya.
Lebih lanjut, Dadan menegaskan bahwa sistem pelayanan gizi bukan sekadar dapur umum, tetapi satuan pelayanan gizi yang mencakup berbagai aspek, seperti penyediaan makanan, konsultasi gizi, dan edukasi masyarakat.
“Satuan pelayanan gizi ini berfungsi sebagai tempat produksi makanan bergizi, sekaligus sebagai titik temu antara produsen pangan, seperti nelayan dan UMKM, dengan masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.
Untuk pendistribusian, program ini akan menyasar beberapa kelompok prioritas. Anak sekolah akan mendapatkan makanan bergizi setiap hari, sementara ibu hamil dan balita akan menerima suplai makanan setiap dua hari langsung ke rumah mereka.
“Misalnya, anak sekolah akan mendapatkan makanan setiap hari selama mereka bersekolah. Untuk ibu hamil dan balita, tim akan mendistribusikan makanan dua hari sekali ke rumah masing-masing. Jika melalui Posyandu, pendistribusiannya bisa dilakukan sebulan sekali, tetapi tetap harus ada kontrol berkala,” pungkasnya.
Dadan berharap program ini dapat berjalan efektif dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, ahli gizi, pelaku usaha, serta masyarakat. Dengan pendekatan berbasis kebutuhan dan partisipasi aktif, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.
