JAKARTA|| Radarpost.id
Presiden Prabowo Subianto melantik dua jenderal TNI dengan jabatan baru di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kini menjabat Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), sedangkan Letjen TNI Tandyo Budi Revita dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Pergantian jabatan tersebut menjadi perhatian karena Maruli mendapat tugas tambahan untuk memimpin lembaga yang berfokus pada pengelolaan wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Pemerintah menargetkan pengelolaan wilayah tersebut tidak hanya menyangkut aspek keamanan, tetapi juga peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Pelantikan kedua jenderal itu diawali dengan pembacaan keputusan presiden, kemudian dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Prabowo.
Dalam sumpahnya, para pejabat menyatakan kesetiaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kesediaan menjalankan peraturan perundang-undangan, serta komitmen melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Maruli Ungkap Arahan Prabowo
Usai pelantikan, Maruli mengungkapkan bahwa penunjukannya sebagai Kepala BNPPDT merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
Menurut Maruli, lembaga pengelola perbatasan sebenarnya telah ada dan sebelumnya dipimpin sementara oleh Menteri Dalam Negeri. Namun, pemerintah kini mengembangkan cakupan tugasnya dengan memasukkan pengelolaan daerah terpencil.
Maruli menilai pengembangan tersebut menjadi peluang untuk memperkuat upaya peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih besar.
“Jadi memang ini menurut saya ide yang luar biasa. Sebenarnya badannya sudah ada, yaitu badan pengelola perbatasan yang sekarang ad interim oleh Mendagri. Jadi, ini dikembangkan lagi,” kata Maruli di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Ia menjelaskan, pengalamannya dalam sejumlah kegiatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah terpencil menjadi salah satu konteks yang relevan dengan penugasan tersebut.
Maruli mengatakan, sebagai Wakil Panglima TNI, dirinya tetap bertugas membantu Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Sementara itu, dalam kapasitasnya sebagai Kepala BNPPDT, ia akan berfokus pada koordinasi program peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
Libatkan Kementerian dan Lembaga
Maruli menegaskan, pengelolaan BNPPDT bukan semata-mata menjadi tanggung jawab TNI. Menurut dia, badan tersebut merupakan lembaga tersendiri yang akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendorong pembangunan di wilayah sasaran.
Koordinasi tersebut, antara lain, dapat dilakukan dengan kementerian yang memiliki program pemberdayaan desa dan peningkatan taraf hidup masyarakat.
“Iya, sebenarnya bukan oleh TNI. Badannya memang sudah ada, organisasinya sudah ada, dengan penambahan selain mengelola perbatasan, kenapa tidak kita tingkatkan perekonomian masyarakat daerah tersebut,” ujar Maruli.
Ia menambahkan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak selalu harus dilakukan dengan menyediakan anggaran secara langsung. Pemerintah dapat mengoptimalkan koordinasi antarlembaga agar program pembangunan menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.
Prajurit TNI Berpotensi Dilibatkan
Dalam pelaksanaan tugasnya, Maruli juga membuka kemungkinan memanfaatkan keberadaan prajurit TNI yang bertugas di sejumlah wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
Menurut dia, personel dari tiga matra TNI dapat membantu koordinasi di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing.
Maruli menyebut keberadaan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP), personel TNI Angkatan Udara, serta prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di kawasan pesisir berpotensi mendukung pelaksanaan program tersebut.
Meski demikian, Maruli menekankan bahwa fokus utama BNPPDT adalah mengoordinasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga.
Dengan penugasan tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperkuat perhatian terhadap kawasan perbatasan dan daerah terpencil, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperluas jangkauan pembangunan bagi masyarakat di wilayah tersebut.
