Jakarta|| Radarpost.id
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah, untuk mematangkan kajian sebelum menggulirkan wacana penerapan sistem “war tiket haji” ke publik.
Menurut dia, penyampaian kebijakan yang belum melalui pembahasan komprehensif berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terutama bagi calon jemaah yang telah lama menunggu antrean keberangkatan.
“Seharusnya yang disampaikan ke publik adalah rencana yang sudah matang, sudah dikaji mendalam, agar tidak menimbulkan kegaduhan,” kata Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan baru harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang telah mengatur mekanisme kuota haji reguler dan khusus. Karena itu, gagasan “war tiket” dinilai perlu dibahas bersama DPR RI, khususnya Komisi VIII, sebelum diterapkan.
Hidayat mengingatkan, tanpa dasar hukum yang jelas, kebijakan tersebut berisiko menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola penyelenggaraan haji di Indonesia.
Di sisi lain, ia memahami bahwa wacana tersebut muncul sebagai respons atas panjangnya antrean haji yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, solusi yang diambil tetap harus mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyatakan pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi untuk mengurai antrean panjang, termasuk kemungkinan penerapan sistem yang menyerupai “war tiket”.
Ia menyebut, tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji yang tidak sebanding dengan kuota keberangkatan menjadi tantangan utama yang perlu segera dicarikan solusi.
