Jakarta || Radarpost.id
Pemerintah secara resmi menggulirkan dana jumbo sebesar Rp 12,8 triliun guna menjaga stabilitas ekonomi selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2026. Alokasi ini menyasar bantuan pangan dan subsidi transportasi, sebuah langkah yang jamak dilakukan untuk meredam inflasi musiman. Namun, di balik angka fantastis tersebut, muncul pertanyaan mendasar yakni sejauh mana stimulus ini mampu berdampak pada struktur ekonomi jangka panjang?
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, memberikan catatan kritis terhadap kebijakan ini. Meski mendukung langkah pemerintah dalam meringankan beban masyarakat, ia menegaskan bahwa kucuran dana tersebut hanyalah solusi jangka pendek. “Ramadan dan Lebaran itu bukan hanya momentum ibadah, tapi juga momentum ekonomi. Setiap tahun perputaran uang meningkat, konsumsi naik, dan daerah-daerah ikut bergerak. Jadi wajar kalau pemerintah hadir dengan mengeluarkan insentif Rp12,8 triliun untuk bantuan pangan dan transportasi,” ujar Anis dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Anis menyoroti bahwa efektivitas anggaran sebesar itu sangat bergantung pada akurasi data di lapangan. Menurutnya, kegagalan distribusi seringkali menjadi batu sandungan bagi kebijakan bantuan sosial. Ia mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar program ini tidak sekadar menjadi rutinitas tanpa dampak terukur. “Kami mendukung langkah yang meringankan beban rakyat. Tapi kami juga akan memastikan pelaksanaannya benar-benar efektif dan tidak sekadar menjadi kebijakan musiman tanpa evaluasi,” tegas politisi PKS tersebut.
Bagi Anis, kualitas eksekusi jauh lebih penting daripada sekadar besaran nominal. Ia khawatir jika data tidak presisi, masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan. “Kuncinya bukan di niat baik, tapi di kualitas eksekusi,” tambahnya.
Salah satu poin menarik dalam paket kebijakan tahun ini adalah penerapan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan pekerja. Anis menilai ini sebagai langkah taktis yang tidak hanya mengurai kemacetan arus mudik, tetapi juga memperpanjang napas ekonomi di daerah.
Dengan waktu tinggal yang lebih lama di kampung halaman, belanja masyarakat akan terdistribusi lebih merata ke berbagai wilayah, bukan hanya menumpuk di kota-kota besar. Namun, Anis memberikan catatan tegas mengenai integritas pelayanan publik. “Work From Anywhere menjelang mudik bisa jadi kebijakan yang cukup cerdas kalau dikelola baik. Ini bisa mengurai kepadatan arus dan memperpanjang waktu tinggal masyarakat di kampung halaman, sehingga ekonomi daerah ikut bergerak lebih lama. Yang penting produktivitas ASN dan pelayanan publik tetap terjaga. Jangan sampai fleksibel, tapi pelayanan jadi lambat,” ungkapnya.
Terkait target pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok di angka 6 persen, Anis mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu bergantung pada konsumsi musiman. Stimulus Ramadan, menurutnya, harus dipandang sebagai tambahan energi, bukan fondasi utama pembangunan. “Kalau ditanya apakah kebijakan ini bisa membantu target 6 persen? Saya melihatnya sebagai penopang, bukan penentu utama. Stimulus Ramadan ini ibarat vitamin, bukan fondasi,” tutur Anis dengan analogi yang lugas.
Lebih lanjut, ia mewanti-wanti agar bantuan pangan dalam skala masif tidak mendistorsi harga di tingkat petani dan pedagang kecil. Keseimbangan antara keterjangkauan harga bagi konsumen dan keuntungan yang sehat bagi produsen lokal harus tetap terjaga agar ekonomi rakyat tetap berdenyut sehat pasca-Lebaran.
