Depok || Radarpost.id
Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian memimpin rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Depok dalam rangka pengawasan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M, Jum’at 11 September 2026.
Kunjungan tersebut menghadirkan jajaran Kementerian Haji dan Umrah serta para Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah dari sejumlah Kabupaten/Kota.
Pertemuan tersebut memberi kesempatan bagi Komisi VIII untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kesiapan penyelenggaraan haji di daerah sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih perlu ditindaklanjuti.
Membuka pertemuan, Hetifah menegaskan bahwa kesiapan haji harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya menyangkut keberangkatan dan pelayanan di Arab Saudi, tetapi sejak calon jemaah memperoleh pelayanan dan pembinaan di daerah.
“Persiapan haji harus kita lihat dari ujung ke ujung. Kita ingin memastikan jemaah dipersiapkan dengan baik, kesehatannya terjaga, memahami ibadahnya, mendapatkan pelayanan yang profesional, dan pada akhirnya dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya,” ujar Hetifah.
Dalam sesi pendalaman, para anggota Komisi VIII menyoroti sejumlah persoalan yang disampaikan kepala kantor dari berbagai kabupaten/kota, khususnya terkait keterbatasan SDM dan sarana-prasarana.
Para anggota Komisi VIII mendorong agar kebutuhan SDM dan sarpras dipetakan berdasarkan beban pelayanan masing-masing daerah, termasuk jumlah calon jemaah, daftar tunggu, cakupan wilayah, dan kompleksitas pelayanan.
Persoalan istithaah kesehatan juga menjadi perhatian. Dalam pertemuan disampaikan bahwa terdapat sembilan jemaah asal Kabupaten Bekasi yang meninggal pada penyelenggaraan haji sebelumnya.
Para anggota meminta evaluasi lebih mendalam terhadap profil kesehatan dan faktor risiko jemaah serta efektivitas pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sebelum keberangkatan, terutama bagi lansia dan jemaah berisiko tinggi.
Komisi VIII juga menerima aspirasi dari Kabupaten Bekasi mengenai penggunaan Embarkasi Kertajati, termasuk keinginan agar kemungkinan pelayanan melalui Soekarno-Hatta dapat dikaji.
Aspirasi tersebut dinilai perlu ditelaah berdasarkan data, antara lain jarak dan waktu tempuh, biaya, kesiapan operasional, serta kenyamanan dan risiko kesehatan jemaah.
Aspek manasik dan kompetensi petugas haji, termasuk Petugas Haji Daerah (PHD), turut mendapat perhatian. Para anggota berpandangan bahwa kualitas manasik tidak cukup diukur berdasarkan jumlah pertemuan, tetapi harus terlihat dari kesiapan dan kemandirian jemaah dalam menjalankan ibadah.
Demikian pula petugas haji perlu memperoleh bimbingan teknis yang praktis, berbasis simulasi dan kasus nyata, agar mampu membantu berbagai persoalan teknis jemaah di lapangan.
Menyimpulkan pertemuan, Hetifah mengatakan berbagai masukan tersebut memperlihatkan pentingnya memperkuat kesiapan penyelenggaraan haji mulai dari tingkat kabupaten/kota.
“Pada akhirnya yang kita perjuangkan bukan hanya jemaah bisa berangkat dan pulang dengan selamat. Kemabruran jemaah juga harus menjadi orientasi kita,” tuturnya.
“Negara memang tidak dapat menentukan seseorang menjadi haji mabrur, tetapi negara berkewajiban menciptakan pelayanan, pembinaan, dan pendampingan sebaik mungkin agar jemaah dapat menjalankan ibadahnya dengan benar, aman, sehat, dan khusyuk,” ungkap Hetifah.
Sementara itu Walikota Depok Dr. H. Supian Suri menyampaikan, Pemkot Depok berkomitmen memberikan dukungan maksimal agar pelayanan kepada jemaah haji dapat berjalan lancar dan nyaman.
“Kami di Kota Depok sekali lagi berterima kasih karena perjalanan haji, alhamdulillah tahun ini berjalan lancar, tidak ada hambatan apa-apa,” ujar Supian, saat menerima kunjungan, Jumat (11/09/26).
Selain bus untuk jemaah, Pemkot Depok juga menyiapkan kendaraan untuk pengantaran dan penjemputan, truk pengangkut koper, serta personel Satpol PP dan kepolisian untuk membantu mengawal perjalanan jemaah.
Dukungan Pemkot Depok juga diwujudkan melalui peminjaman gedung yang saat ini digunakan sebagai Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Depok.
Gedung tersebut sebelumnya merupakan kantor kelurahan sebelum kantor kelurahan dipindahkan ke lokasi yang lebih strategis.
“Gedung ini adalah gedung yang kami pinjamkan ke Kementerian Haji dan Umroh. Dulunya ini kantor kelurahan tapi disulap menjadi kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Depok,” jelasnya.
Ke depan, Pemkot Depok bahkan telah menyiapkan dukungan yang lebih besar.
Salah satunya melalui Masjid Dhuyufurrahman yang berada di kawasan Jalan Jakarta-Bogor.
Masjid tersebut disiapkan untuk mendukung berbagai aktivitas jemaah haji, termasuk kegiatan manasik.
“Karena memang kita menyiapkan masjid ini buat para jamaah haji, dari mulai manasik. Dan kegiatannya di sana juga ada aula, ada ruang-ruang yang sebetulnya bisa dipakai,” tutur Supian Suri.
Tak berhenti pada penyediaan masjid, Pemkot Depok juga berencana menyediakan lahan di sekitar Masjid Dhuyufurrahman untuk pembangunan kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Depok.
“Sehingga kami mengalokasikan dan menghibahkan tanah di sekitar masjid itu untuk keperluan kantor Haji dan Umroh,” ungkapnya.
Menurut Supian, keberadaan kantor yang nantinya terintegrasi dengan masjid akan memberikan dukungan fasilitas yang lebih lengkap.
Aula dan ruang-ruang yang tersedia di kompleks masjid dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, sehingga tidak seluruh fasilitas pendukung harus dibangun kembali di gedung kantor.
“Saluran pendukungnya, parkir, termasuk masjid, dan aula masjid serta ruang-ruang lain itu sangat mendukung,” katanya.
Untuk pembangunan fisik kantor, Supian berharap dukungan anggaran dapat berasal dari Kementerian Haji dan Umrah
Dengan begitu, Pemkot Depok dapat fokus memberikan dukungan melalui penyediaan lahan beserta fasilitas pendukung lainnya.
“Sedapat mungkin bisa dapat dari alokasi Kementerian Haji dan Umroh untuk pembangunan fisiknya,” harap Supian Suri.(**).
