Bali || Radarpost.id
Indonesia kembali menunjukkan peran strategis di kancah internasional melalui penyelenggaraan The 7th World Congress on Probation and Parole (WCPP) 2026. Pada hari kedua pelaksanaan yang berlangsung di Bali International Convention Center, Selasa (15/4/2026), forum diisi dengan sesi pleno, diskusi tematik, serta pertukaran pengetahuan antarnegara terkait sistem masa percobaan dan pembebasan bersyarat.
Dalam forum bergengsi tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Barat, Renaldi Wicaksono, tampil sebagai pembicara. Ia memaparkan materi berjudul “Preparing for Freedom: Building Psychosocial Readiness in Indonesia” yang menyoroti pentingnya kesiapan psikososial bagi warga binaan sebelum kembali ke masyarakat.
Renaldi menegaskan bahwa kebebasan bagi warga binaan bukan sekadar keluar dari lembaga pemasyarakatan, melainkan fase transisi yang kompleks dan penuh tantangan. Mantan warga binaan kerap dihadapkan pada perubahan lingkungan sosial, tekanan ekonomi, hingga stigma negatif dari masyarakat.
“Kondisi tersebut dapat memicu ketidakstabilan emosional dan kesulitan dalam menjalankan kembali peran sosial. Tanpa kesiapan yang memadai, risiko kegagalan reintegrasi bahkan potensi pelanggaran hukum kembali bisa meningkat,” jelasnya.
Ia menambahkan, kesiapan psikososial menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan reintegrasi. Aspek psikologis meliputi kemampuan mengelola emosi, membangun kepercayaan diri, serta memiliki orientasi masa depan. Sementara aspek sosial mencakup kemampuan menjalin hubungan dengan keluarga, beradaptasi dengan norma masyarakat, serta menghadapi stigma.
Sebagai solusi atas tantangan tersebut, Renaldi memperkenalkan Program Perintis (Program Orientasi dan Reintegrasi Sosial) yang dikembangkan Bapas Jakarta Barat. Program ini merupakan intervensi awal yang berfokus pada penguatan kesiapan psikososial klien sejak tahap awal pembimbingan di masyarakat.
Program Perintis menyasar klien yang baru bebas dengan berbagai kegiatan terstruktur, seperti refleksi diri berbasis analisis SWOT, pembimbingan keagamaan, konseling keluarga, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang didampingi langsung oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
“Hasil kajian menunjukkan program ini berdampak positif, mulai dari meningkatnya kesadaran diri, kemampuan mengelola emosi, penguatan dukungan keluarga, hingga tumbuhnya kembali rasa tanggung jawab sosial,” ungkapnya.
WCPP ke-7 diikuti sekitar 400 delegasi dari 44 negara dengan mengusung tema “Getting Smart on Justice: Healing Hearts and Safer Societies”. Forum ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi hukum nasional, khususnya dalam optimalisasi peran Pembimbing Kemasyarakatan agar selaras dengan praktik terbaik di tingkat global.
Melalui forum ini, Indonesia juga terus memperkuat kontribusinya dalam pengembangan sistem probation and parole, termasuk penerapan pidana alternatif seperti kerja sosial dan pidana pengawasan yang telah dijalankan di Balai Pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan menciptakan masyarakat yang lebih aman.
