JAKARTA || Radarpost.id
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa pemerintah tengah memastikan kesiapan kepala daerah yang tertunda untuk ikut dalam Retreat gelombang kedua, termasuk dalam hal anggaran belanja daerah yang akan diperketat.
Menurut Bima Arya, setelah Lebaran, pemerintah akan lebih fokus pada kesiapan daerah dalam aspek anggaran dan tata kelola pemerintahan.
“Kita pastikan bahwa anggaran di provinsi-provinsi benar-benar siap, seminimal mungkin harus efisien, dan jangan sampai terjadi pemborosan,” ujar Bima Arya dalam keterangannya.
Ia juga menambahkan bahwa dalam pertemuan selanjutnya dengan DPR dan kemungkinan juga dengan KPK, pembahasan akan difokuskan pada mekanisme pelaksanaan program yang lebih efektif.
“Misalnya, dalam penyewaan tempat untuk kegiatan pemerintahan, sistemnya harus lebih efisien dan bisa langsung digunakan tanpa membebani anggaran yang berlebihan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya juga menanggapi kritik terkait transparansi anggaran. Ia memastikan bahwa semua alokasi belanja daerah akan diaudit secara terbuka dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Kami pastikan semuanya transparan dan siap diaudit. Kota atau kabupaten mana yang sudah siap akan ditanggulangi sesuai skala prioritas, sementara provinsi yang masih membutuhkan dukungan akan mendapatkan bantuan dari Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bima Arya menekankan bahwa kesiapan daerah tidak hanya soal anggaran, tetapi juga koordinasi dengan DPR serta sistem pengamanan dan sosialisasi yang lebih efektif.
“Daerah yang belum siap harus menyatakan secara jelas apa kebutuhannya. Koordinasi dengan DPR, pengamanan, hingga sosialisasi harus berjalan efektif, termasuk dalam rapat-rapat koordinasi yang dilakukan di berbagai lokasi,” tutupnya.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap pelaksanaan Retreat gelombang kedua dapat berjalan lebih lancar dan tepat sasaran, dengan anggaran yang lebih efisien dan transparan.
