Bogor || Radarpost.id
Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Republik Indonesia terus memperkuat strategi nasional dalam menekan angka kemiskinan melalui penguatan basis data sosial-ekonomi yang akurat dan terintegrasi.
Bersama Institut Pertanian Bogor (IPB), BP Taskin menggelar Seminar Nasional bertajuk “Integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan Data Desa Presisi sebagai Basis Pemutakhiran Data Mikro Menuju Percepatan Pengentasan Kemiskinan” di Bogor, Senin (22/12/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 mengenai optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Melalui kebijakan tersebut, DTSEN ditetapkan sebagai sumber tunggal kebenaran data sosial dan ekonomi nasional yang menjadi rujukan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pembangunan.
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa akurasi data merupakan fondasi utama keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Menurutnya, pendekatan berbasis data presisi jauh lebih menentukan dibandingkan sekadar memperbanyak jumlah program bantuan sosial.
“Pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan menambah program, tetapi harus dimulai dari ketepatan data. Integrasi DTSEN dengan data mikro desa yang presisi memungkinkan negara hadir secara tepat sasaran, khususnya bagi rumah tangga miskin dan miskin ekstrem,” ujar Budiman.
Ia menambahkan, kualitas DTSEN sangat bergantung pada proses pemutakhiran data hingga tingkat desa dan kelurahan. Data yang akurat memungkinkan pemerintah memetakan kantong kemiskinan secara spasial serta merancang intervensi sosial dan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik lokal.
Dalam konteks tersebut, Data Desa Presisi (DDP) yang dikembangkan IPB dinilai memiliki peran strategis sebagai sumber data berbasis mikro desa. Budiman menegaskan bahwa DDP bukan sistem tandingan DTSEN, melainkan mitra strategis selama memenuhi standar verifikasi dan interoperabilitas data nasional.
“Integrasi ini akan memastikan memperkuat perencanaan pembangunan serta mencegah pengentasan kemiskinan berjalan lebih efektif dan terukur,” tegasnya.
Seminar nasional ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Menteri PPN/Kepala Bappenas, perwakilan pemerintah daerah, serta akademisi IPB. Panel diskusi membahas peran DTSEN sebagai rujukan data nasional, strategi penetapan target intervensi kemiskinan, hingga praktik pemutakhiran data di tingkat desa.
Melalui forum ini, BP Taskin mendorong kolaborasi lintas sektor antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta perguruan tinggi dalam penyediaan dan pemanfaatan data mikro berbasis desa.
Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat sistem data nasional yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan.
