Jakarta || Radarpost.id
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengusulkan percepatan digitalisasi 300 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada tahun 2026 untuk memperlancar proses perizinan berusaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Usulan itu disampaikan Nusron dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/9/2025).
“Jika 300 RDTR terpenuhi, insyaallah urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa teratasi. Melalui RDTR yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), proses perizinan bisa selesai dalam dua sampai tiga hari,” jelas Nusron.
Kementerian ATR/BPN menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia. Saat ini, dari 646 RDTR yang telah disusun, 428 RDTR sudah terhubung dengan OSS. “Sisanya kami targetkan bulan ini selesai integrasi,” kata Nusron.
Ia menambahkan, progres penyusunan RDTR hingga kini mencakup 47 RDTR lintas sektor, 34 RDTR dengan persetujuan substansi, dan 2 RDTR pada tahap penetapan daerah. Kementerian juga mendapat dukungan pendanaan dari World Bank melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk menuntaskan 500 RDTR hingga 2029.
Nusron menuturkan, fokus penyusunan RDTR mengacu pada peta dasar 1:5.000 dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Tahun 2025, BIG menyelesaikan pemetaan Pulau Kalimantan dan Jawa, disusul Pulau Sumatra pada 2026, serta Maluku, NTB, dan NTT pada 2027.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan agar RDTR diprioritaskan di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. “Misalnya di Sulawesi, utara Jawa, serta Sumatra bagian timur seperti Kepulauan Riau yang menjadi perhatian investor,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Dirjen Tata Ruang ATR/BPN Suyus Windayana dan perwakilan sejumlah kementerian/lembaga yang terlibat dalam program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja.
